Belah Hutan di Perbatasan Kalimantan-Malaysia, Dampak Ekonomi Luar Biasa

Jalan lintas paralel perbatasan yang merupakan jalan raya dengan posisi sejajar dengan garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan sepanjang 2.101 km, dipercaya akan memberi dampak signifkan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan yang dilaluinya.

Demikian disampaikan Hediyanto W Husaini, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada detikFinance, Kamis (20/8/2015).

"Dampak ekonominya tentu akan sangat luar biasa. Nggak bisa disepelekan. Karena jalan ini akan membuat Kalimantan dari ujung Barat sampai Ujung Timur terutama yang di perbatasan terhubung dengan jaringan jalan," dalam kesempatan tersebut.

Ia mengaku, dampak ekonominya sangat luar biasa, karena sebelumnya sama sekali tidak akses yang benar-benar menghubungkan ujung Barat dan ujung Timur Kalimantan sebelumnya.

"Kalau ditanya lebih cepatnya berapa ya nggak bisa dibandingkan. Karena sebelumnya nggak ada jalan jadi ada jalan. Jadi ini sudah pasti akan memberi dampak luar biasa untuk perekonomian di sana," pungkas dia.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/08/22/114939/2998401/4/belah-hutan-di-perbatasan-kalimantan-malaysia-dampak-ekonomi-luar-biasa?f9911023

Pertama Dalam Sejarah, RI Belah Hutan Kalimantan Untuk Jalan Perbatasan

Dari data Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 703 km jalan yang masih tertutup hutan, dan belum tersambung di jalan lintas paralel perbatasan RI-Malaysia, yang total panjangnya mencapai 2.101 km.

Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, mulai tahun ini pemerintah membuka kawasan hutan tersebut untuk dijadikan badan jalan. Langkah ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak Indonesia merdeka.

"Selama ini belum pernah dilakukan. Membuka lahan hutan untuk jalan akses lintas paralel perbatasan Kalimantan-Serawak (Indonesia-Malaysia) baru dilakukan tahun ini. Ini pertama kalinya," ujar Hediyanto kepada detikFinance, Sabtu (22/8/2015)

Hediyanto menjelaskan, jalan-jalan saat ini yang sudah beraspal dan masuk jaringan jalan lintas paralel ini tak melalui tahap pembukaan hutan sebelumnya. "Dia memang sudah ada jalannya dan nggak repot membuka hutan. Tinggal bangun dan ditingkatkan saja kapasitasnya. Kalau yang sampai buka hutan baru ini," ungkapnya lagi.

Ia menjelaskan lagi, setiap tahunnya Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana khusus untuk membuka kawasan hutan untuk dijadikan badan jalan penghubung kawasan-kawasan yang ada di lintas paralel perbatasan kalimantan.

"Rata-rata setiap tahun akan kami buka 200 km, sehingga target di 2018 sudah terbuka semua. Semua sudah tersambung," jelas dia.

"Meskipun belum semuanya belum beraspal di 2018. Tapi paling tidak ini akan mempermudah pekerjaan di tahun-tahun berikutnya," pungkas dia.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/08/22/101511/2998353/4/pertama-dalam-sejarah-ri-belah-hutan-kalimantan-untuk-jalan-perbatasan?f9911023

2.000 Km Jalan Perbatasan Kalimantan-Malaysia Ditarget Selesai 2015

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat proses pembangunan jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembukaan lahan tertutup hutan yang akan dijadikan jalan lintas paralel sepanjang 7.619 Km.

Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto W Husaini mengatakan dari 7.619 Km tersebut, lahan hutan yang akan dibuka tahun ini diprioritaskan di Kalimantan Barat dengan panjang jalan mencapai 2.117 km atau 27% dari total.
‎
"Dari 2.117 km, sudah terbuka sekitar 700 km. Saya kira ini cukup baik perkembangannya mengingat pelaksanannya baru beberapa bulan," ujar Hediyanto ditemui detikFinance, Senin (17/8/2015)

Ia menjelaskan, pekerjaan yang dilakukan dari mulai pelebaran alur jalan setapak yang sudah ada maupun membuka alur baru yang benar-benar masih tertutup hutan.

"Kalau kita lihat dari atas ada jalan yang berklok-kelok. Itu berarti jalan eksistingnya sudah ada, tinggal kita lebarkan. Kalau yang benar-benar baru itu jalannya cenderung lurus-lurus saja," jelasnya.

‎‎Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian dari pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan, yang merupakan rangkaian jalan nasional.

Panjang Trans Kalimantan membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat.

Dibutuhkan anggaran Rp 15,1 triliun untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan baru termasuk untuk lintas paralel. Dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut, berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.‎

"Diharapkan, target tahun ini yang 2.117 km bisa diselesaikan akhir tahun. Langsung disambung dengan pembangunan agregat dan pengerasan jalan. Nggak perlu seluruhnya dibeton, kalau yang tanahnya sudah padat tinggal diaspal saja," tuturnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/08/18/113028/2994322/4/2000-km-jalan-perbatasan-kalimantan-malaysia-ditarget-selesai-2015

Proyek Jalan Perbatasan Kalimantan Dikebut, Menteri PU Tambah Alat Berat

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sedang mempercepat pembangunan jalan perbatasan Kalimantan-Malaysia khususnya lintas paralel yang sejajar dengan garis perbatasan. Jalan paralel di perbatasan banyak membuka hutan sehingga perlu banyak alat berat.

"Kita juga minta untuk menambah alat berat. Alat-alat berat perkebunan yang menganggur kita sewa untuk bantu proses pembukaan hutan. Jadi waktu kerja jadi dua shift, dan alat berat lebih banyak," tutur Basuki kepada detikFinance, Senin (17/8/2015)

Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pembukaan lahan kawasan bakal badan jalan. Pasalnya, awalnya proses pembukaan lahan direncanakan bisa dimulai pada awal tahun. Namun lantaran terbentur kendala pencairan anggaran yang baru bisa dilakukan sekitar bulan Mei maka dimulainya proses ini menjadi mundur.

"Sekarang kita punya waktu sebelum akhir tahun sekitar 4-5 bulan. Jadi kita harus kerja ekstra dengan waktu yang tersisa hanya 4-5 bulan ini bisa dimaksimalkan hasilnya bisa sama dengan pekerjaan satu tahun," tegas Basuki.

Ia pun menjelaskan bahwa penambahan waktu kerja atau shift pekerjaan dan jumlah alat berat ini tidak akan membuat kebutuhan anggaran akan membengkak.

"Anggaran sama saja. Logikanya sederhana, ini hanya anggaran yang harusnya dibelanjakan 1 tahun dengan waktu kerja satu kali, jadi lebih padat dibelanjakan 4 bulan dengan waktu kerja dua kali dan tambah alat berat," katanya.

‎‎Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian dari pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan, yang merupakan rangkaian jalan nasional.

Panjang Trans Kalimantan membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat.

Dibutuhkan anggaran Rp 15,1 triliun untuk melakukan perbaikan dan pembangunan jalan baru termasuk untuk lintas paralel. Dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut, berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/08/18/130003/2994460/4/proyek-jalan-perbatasan-kalimantan-dikebut-menteri-pu-tambah-alat-berat

Jarak Terdekat Jalan Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia 3,8 Km

Pemerintah berkomitmen melakukan pembangunan dari pinggiran, termasuk membangun kawasan perbatasan dengan negara lain. Misalnya pembangunan jalan lintas paralel atau sejajar dengan garis pinggir perbatasan di Kalimantan, yang berbatasan langsung dengan Serawak hingga Sabah, Malaysia.

Jalan lintas paralel perbatasan adalah jalan yang sejajar dengan garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Membentang dari ujung Barat hingga ujung Timur Pulau Kalimantan melintasi 3 Provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Meski sejajar, jalan ini tak menempel dengan garis perbatasan kedua negara. Lokasi jalan paralel perbatasan masih berjarak berkilometer dari titik garis perbatasan Indonesia-Malaysia.

Data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan, jarak terdekat ada di ruas Nangabadau-Lanjak. Jaraknya hanya 3,8 km dari batas Serawak, Malaysia.

Sementara ruas jalan yang paling jauh adalah, ruas Langap-Malinau-Mensalong di Kalimantan Utara. Ruas ini berjarak kurang lebih 192 km dari batas Serawak, Malaysia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, hal ini karena pembangunan ruas-ruas baru yang masih belum terhubung harus mengikuti alur jalan yang sudah ada.

"Ini untuk mempermudah pekerjaan. Kalau kami benar-benar buka baru dari ujung sampai ujung yang alurnya belum ada, akan makan waktu lama dan mungkin biayanya tidak cukup. Jadi kami utamakan menyambungkan ruas-ruas yang sudah ada," ujarnya kepada detikFinance, Kamis (20/8/2015).

Jalan Lintas Paralel Perbatasan ini akan terhubung dengan sejumlah jalan-jalan menuju perbatasan. Di antaranya, Simpang Tanjung-Aruk/Batas Serawak sepanjang 11 km. Kemudian ada Balai Karangan-Entikong-Batas serawak sepanjang 21 km, dan Nanga Badau-Batas Serawak sepanjang 3,8 km.

Lalu ada Malinau-Long Bawan-Long Midang-Batas Serawak sepanjang 232,6 km, dan juga Mensalong-Tau Lumbis-Batas Serawak sepanjang 147,7 km.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/08/21/080443/2997205/4/jarak-terdekat-jalan-perbatasan-kalimantan-dengan-malaysia-38-km

Pensiun, TNI akan di tempatkan ke perbatasan Kalimantan

Tahun ini TNI mempunyai program menempatkan TNI yang pensiun ke perbatasan Kalimantan. Program tersebut akan terealisasi setelah lahan perkebunan dan jalan sepanjang 299 kilometer di perbatasan yang sedang diperbaiki selesai dikerjakan.

"Pensiunan TNI itu bukan hanya yang bertugas di wilayah Kalimantan, tapi dari seluruh Indonesia. Semoga tidak ada halangan lagi, karena program ini sudah lama dicanangkan," kata Komandan Korem 102 Panju Panjung Provinsi Kalimantan Tengah Kolonel (Kav) Sulaiman Agusto dikutip Antara, Selasa (14/4).

Program ini sudah mendapat persetujuan presiden. Para pensiunan TNI akan ditempatkan di sepanjang perbatasan di Kalimantan Barat dan Timur.

Selain TNI yang telah pensiun, rumah-rumah di perbatasan akan juga ditempati oleh para TKI di Malaysia."Itulah kenapa jalannya diperbaiki dahulu dan dibuatkan perkebunan besar. Presiden ingin TKI melihat daerah perbatasan telah bagus dan ramai, sehingga mau kembali ke Indonesia," katanya.

Program ini bertujuan agar lahan di perbatasan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sekaligus menjadi sarana untuk memperketat pengamanan perbatasan.

"Kami berharap semua pihak terlibat mendukung program ini. Jadi, di tahun 2015 sudah terealisasi, dan pensiunan TNI tidak bingung lagi harus bagaimana setelah tidak bertugas, kata Agusto.
sumber : http://id.news.qa2p.global.media.yahoo.com/pensiun-tni-akan-dibuang-ke-perbatasan-kalimantan-103113195.html

Menteri PUPR Percepat Trans Kalimantan

Percepatan pembangunan Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia, menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran, dan desain besar 2015-2019 menempatkan  Kalimantan tetap menjadi paru-paru dunia, serta lumbung pangan dan lumbung energi nasional dengan konsep hilirisasi komoditas, demikian keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR M. Basuki Hadimuldjono menetapkan empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Sejalan dengan desain besar itu, menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai, sentuhan ke Kalimantan dibangun dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekati oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten/kota.

Pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun tiga Kawasan Ekonomi Khusus, empat Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan.

"Kementerian PUPR juga memberi perhatian untuk membangun satu Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan empat kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan," jelas Velix Wanggai.

Dalam catatan Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto Husaini, total ruas jalan nasional di tahun 2015 sepanjang 7.619 Km, terdiri dari 1.204 Km di Kalimantan Selatan, 2.002 Km di Kalimantan Tengah, 1.710 Km di Kalimantan Timur, 585 Km di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Barat sepanjang 2.117 Km yang dapat digunakan oleh masyarakat Kalimantan.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini Kementerian PUPR fokus dalam membenahi Trans-Kalimantan, termasuk penanganan jalan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia sejak Kalimantan Barat - Kalimantan Timur - Kalimantan Utara.

Velix Wanggai mengemukakan, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, disambungkan sejak ruas batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian utara Kalimantan Utara.

Dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementerian PUPR telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda, Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain lintas perbatasan, Kementerian PUPR menyentuh pula akses jalan di kawasan-kawasan strategis seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, akses jalan lingkar kawasan Batu Licin, akses pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan penanganan Lintas Tengah dan Lintas Selatan Kalimantan, jelas Velix Wanggai.

Dalam tahun 2015 ini, Kementerian PUPR gelontorkan total dana sekitar Rp 15,1 Triliun, baik Rp 11,8 Triliun dari APBN dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman. Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program.

Alokasi dana itu kiranya dapat merealisasi desain besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019, demikian Velix Wanggai.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/507909/menteri-pupr-percepat-trans-kalimantan

Pemerintah Teken Mou Kerjasama Dengan TNI AD Tangani Jalan Perbatasan Kalimantan

Pemerintah mulai menunjukkan keseriusan dalam penanganan jalan perbatasan melalui kesepakatan kerja sama dengan TNI AD untuk membantu menangani pembangunan jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan sepanjang 1.583 km.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan untuk tahun ini pemerintah akan mulai dengan 249 km. Pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk membantu membuka lahan untuk pembangunan jalan dengan anggaran Rp499,78 miliar.
“Dari total 1.583 km itu, yang belum tembus sekitar 600-an km. Ini yang akan kita selesaikan mudah-mudahan dalam tiga tahun ini,” katanya, Senin (27/4/2015).
Basuki mengatakan pembangunan jalan paralel ini tidak terlepas dari pengembangan kawasan perbatasan seturut arah Nawa Cita. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang mendiami wilayah berbatasan masih sangat memprihatinkan, terutama karena tidak ditunjang infrastruktur yang memadai.
Menurutnya, pelaksanaan pembukaan badan jalan paralel perbatasan tahun 2015 berada di lokasi yang tidak mempunyai masalah dengan perizinan kawasan hutan. Dengan demikian, tidak ada masalah berarti untuk membereskannya tahun ini.
Sementara itu, untuk lokasi pembangunan jalan paralel perbatasan yang masih memerlukan proses perizinan pinjam pakai, saat ini sedang diproses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
“Untuk tahun ini, setelah nanti hutannya dibuka oleh TNI AD, kontraktor PU akan melanjutkan dengan pembangunan badan jalan dan pengerasan, tapi untuk sementara belum sampai pengaspalan,” katanya.
Menurutnya, untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp2 triliun untuk penanganan jalan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT. Alokasi terbesar diperuntukan bagi Pulau Kalimantan, yakni Rp1,1 triliun.
“Kerja sama dengan TNI ini khusus untuk Kalimantan, sedangkan di NTT dan Papua tidak ada masalah, sekarang sedang dilelang untuk membangun jalannya,” katanya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya siap mengerahkan tenaga terbaik dalam 13 satuan untuk menangani jalan perbatasan tahun ini.
“Setiap ruas akan dibagi ke masing-masing satuan dan dipertandingkan. Mereka akan bekerja mati-matian di sana. Tidak akan terlalu sulit untuk prajurit TNI,” katanya.
Menurutnya, wilayah perbatasan Kalimantan punya arti sangat penting bagi pertahanan dan keamanan negara, selain menjadi pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
“Kalau di Papua tidak begitu masalah karena ekonomi Indonesia lebih bagus dibanding tetangga. Tetapi di wilayah Kalimantan kita sangat ketinggalan sehingga kami akan lakukan yang terbaik di sini,” katanya.
Kesepakatan kerjasama pemerintah dengan TNI AD telah ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian antara Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Ditjen Bina Marga Kementerian PU-Pera Bastian Sihombing dengan Direktur ZENI TNI AD Brigadir Jenderal TNI Irwan.
Panjang jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan adalah 1.583 km dengan rincian Kalimantan Barat 771 km, Kalimantan Timur 147 km, dan Kalimantan Utara 665 km. Untuk tahun ini, penangan diprioritaskan di Kalimantan Barat 171 km (Rp342,68 miliar) dan Kalimantan Utara 78 km (Rp157,1 miliar).
sumber : http://kabar24.bisnis.com/read/20150428/78/427400/pemerintah-teken-mou-kerjasama-dengan-tni-ad-tangani-jalan-perbatasan-kalimantan

Pensiunan TNI Bakal Ditempatkan di Perbatasan Kalimantan

Komandan Korem 102 Panju Panjung Provinsi Kalimantan Tengah, Kolonel (Kav) Sulaiman Agusto mengatakan pada tahun ini pensiunan tentara akan ditempatkan di perbatasan Kalimantan. Program tersebut akan terealisasi setelah jalan sepanjang 299 kilometer di perbatasan beserta lahan perkebunan mulai difungsikan.

"Pensiunan TNI itu bukan hanya yang bertugas di wilayah Kalimantan, tapi dari seluruh Indonesia. Semoga tidak ada halangan lagi, karena program ini sudah lama dicanangkan," kata dia, Selasa (14/4).

Program ini dilaksanakan di sepanjang perbatasan Kalimantan. Ada sekitar 2.000 kilometer di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, serta mendapat persetujuan dari Presiden Indonesia. Agusto mengatakan tidak hanya bagi tentara yang akan dan telah pensiun, melainkan masyarakat dari pulau Jawa serta tenaga kerja Indonesia yang masih berada di negara Malaysia.

"Itulah kenapa jalannya diperbaiki dahulu dan dibuatkan perkebunan besar. Presiden ingin TKI melihat daerah perbatasan telah bagus dan ramai, sehingga mau kembali ke Indonesia," katanya.

Danrem 102 Panju Panjung mengatakan program tersebut tidak hanya membantu pensiunan TNI dan masyarakat, namun juga memanfaatkan lahan di sekitar perbatasan sekaligus membantu menjaga keamanan negara Indonesia. Hal ini lah yang mendasari dicanangkan pensiunan TNI bertempat tinggal di perbatasan, dan tetap memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap semua pihak terlibat mendukung program ini. Jadi, di tahun 2015 sudah terrealisasi, dan pensiunan TNI tidak bingung lagi harus bagaimana setelah tidak bertugas, kata Agusto.
 
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/14/nmsiw6-pensiunan-tni-bakal-ditempatkan-di-perbatasan-kalimantan

Pemerintahan Jokowi-JK Bangun Jalan 2.000 Km di Pinggir Malaysia, Ini Manfaatnya

Proyek jalan lintas paralel atau jalan yang sejajar berdekatan dengan garis perbatasan RI-Malaysia di Pulau Kalimantan punya arti penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat di perbatasan Kalimantan. Yaitu mempermudah transportasi dan logistik di perbatasan.

Keberadaan jalan yang sedang dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini juga punya manfaat lain termasuk bagi kedaulatan negara Indonesia. Keberadaan jalan ini akan mempermudah anggota TNI yang bertugas menjaga perbatasan, misalnya dalam melakukan patroli.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Hediyanto W Husaini mengatakan, dengan adanya jalan lintas yang sejajar dengan garis perbatasan Anggota TNI dapat dengan mudah menyisir setiap jengkal perbatasan menggunakan kendaraan patroli.
‎
"Kalau ada jalan lintas perbatasan kan, akses kendaraan lebih gampang. Patroli bisa gerak menyisir jalan dari ujung-ke ujung. Manfaatnya penting. Apa lagi Pak Presiden kan komitmennya membangun dari pinggiran," kata Hediyanto kepada detikFinance, Rabu (19/8/2015).‎

Saat ini, kondisi jalan lintas paralel perbatasan masih putus-putus dan banyak diantaranya yang bahkan sama sekali belum tersambung karena tertutup hutan. Sehingga kendaraan patroli seperti kendaraan roda empat sulit melintas menyisir garis perbatasan.

"Pergerakan pengawas perbatasan juga tidak gesit karena kendaaran sulit bergerak," katanya.
‎
Diharapkan, dengan adanya jalan ini akan mempermudah pergerakan tim patroli sekaligus menjadi penghubung utama pos-pos lintas batas di sepanjang garis perbatasan Kalimantan-Serawak, Indonesia-Malaysia.‎

Dari data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat hingga 12 Agustus 2015, tercatat dari total 2.101 km panjang jalan lintas perbatasan ini, sekitar 703 km masih belum tersambung.

Sisanya telah tersambung, namun masih sebagian saja yang sudah berlapis aspal sempurna. Sepanjang 896,55 km sudah tersambung, namun masih berupa jalan tanah atau lapisan aspal dasar dan baru 500,97 km yang sudah beraspal sempurna.

Untuk menyempurnakannya, dibutuhkan dana yang diperkirakan bakal mencapai Rp 3,32 triliun, yang dibagi dalam 3 tahun anggaran
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/08/21/141545/2997736/4/jokowi-bangun-jalan-2000-km-di-pinggir-malaysia-ini-manfaatnya

Jalan Pinggir Perbatasan RI-Malaysia Sebagian Belah Hutan Lindung

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini menganggarkan dana Rp 499,78 miliar untuk membuka 249 km jalan akses lintas paralel perbatasan di Pulau Kalimantan yang saat ini masih tertutup hutan lindung dan wisata. Total panjang jalan paralel perbatasan mencapai 2.000 Km lebih.

Untuk memuluskan proses ini, Kementerian PUPR menggandeng Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang nota kesepahamannya telah ditandatangani bersama pada April 2015 lalu

"Panjang jalan yang ditangani bersama TNI AD sepanjang 249 km, anggarannya Rp 499 miliar. Yang di Kalimantan Barat sebesar Rp 342,68 untuk 171 km dan Rp 157,1 miliar untuk 78 km di Kalimantan Utara," ungkap Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hadiyanto W Husaini kepada detikFinance, Rabu (19/8/2015).

Hediyanto mengatakan, pekerjaan akan dilakukan secara simultan.

"Artinya, begitu pembukaan lahan selesai maka tim kontraktor akan langsung menyambung dengan melakukan agregat dan perkerasan badan jalan di belakangnya. Jadi nggak tunggu-tunggu, begitu terbuka langsung disambung," jelasnya..

Pembukaan kawasan hutan sendiri tidak bisa dilakukan seluruhnya dalam satu tahun anggaran. Pasalnya, masih ada kawasan-kawasan hutan yang masih berstatus hutan lindung dan hutan taman wisata sehingga butuh penyesuaian perizinan bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
‎
Dari catatan Direktorat Jenderal Binamarga, ada sejumlah kawasan yang masih terkendala perizinan pemanfaatan hutan, yakni di Ruas Temajuk-Aruk di Kalimantan Barat ada 19,3 km yang berstatus kawasan hutan wisata. Lalu Ruas Seluas-Entikong yang juga di kawasan Kalimantan Barat masih berstatus Hutan Lindung sepanjang 20,23 km.

"Jadi pembukaan hutan fokus di area yang statusnya sudah clear sambil menyelesaikan proses perizinan dengan kementerian lingkungan hidup untuk jalan paralel perbatasan yang masih memerlukan proses perizinan pinjam pakai. Sedang diurus untuk penggunaan lahannya," katanya.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/08/21/184802/2998150/4/jalan-pinggir-perbatasan-ri-malaysia-sebagian-belah-hutan-lindung?f9911033

Jalan Kalimantan-Perbatasan Malaysia Dibangun, Rp 15,1 T Digelontorkan

Pemerintah mengebut pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 kilometer yang ditargetkan selesai tahun ini. Jalan ini sekaligus menghubungkan 5 provinsi di Pulau Kalimantan, hingga ke simpul perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total ruas jalan nasional Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619 kilometer (km). Panjang tersebut membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan, Kementrian PUPR menggelontorkan dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut. Dana berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

"Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman,” kata Velix dalam keterangan yang diterima detikFinance, Kamis (16/7/2015).

Velix mengatakan, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai, Karangan-Sepulau-Nanga, dan ruas Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, sambung Velix, jalan tersebut disambungkan dengan ruas jalan di batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long, Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara Kalimantan Utara.

"Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program. Alokasi dana itu kiranya dapat merealisasi desain besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019," jelas Velix.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun akses jalan di kawasan-kawasan strategis, seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, jalan lingkar kawasan Batu Licin, Pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, penanganan Lintas Tengah. dan Lintas Selatan Kalimantan.

Menurut Velix, dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementeriannya telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. "Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda. Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," jelasnya.

Selain pembangunan ruas Trans-Kalimantan, lanjut Velix, pemerintah menetapkan 4 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Velix mengungkapkan, pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan.

"Kementerian PUPR memberi perhatian untuk membangun 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan 4 kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan," tutupnya

sumber : http://batamnews.co.id/berita-5371-wow-tak-hanya-sumatera-jalan-kalimantanperbatasan-malaysia-dibangun-rp-151-t-digelontorkan.html

Pembangunan Jalan Kalimantan Mengacu Konsep Lintas Paralel Perbatasan

Agenda pembangunan Jalan Nasional Trans Kalimantan akan dilakukan dengan konsep lintas paralel perbatasan. Di mana dalam pembenahannya akan dibarengi pendekatan kewilayahan, tanpa disekati oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten atau kota. Pembenahan termasuk juga dalam penanganan jalan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Meliputi Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.

"Untuk membenahinya, kementerian telah menjalin kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU-Pera Velix Wanggai pada Jumat (24/7). Hal tersebut disebabkan ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda.

Data Kementerian PU-Pera menyebut, total ruas jalan nasional di Kalimantan pada 2015 sepanjang 7.619 kilometer (Km). Jalan terdiri dari 1.204 Km di Kalimantan Selatan, 2.002 Km di Kalimantan Tengah, 1.710 Km di Kalimantan Timur, 585 Km di Kalimantan Utara dan 2.117 Km di Kalimantan Barat.

Untuk jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan, ia dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur. Kemudian, disambungkan dari ruas batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Sambungan dilanjutkan dengan ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian utara Kalimantan Utara.

Kementerian PU-Pera, lanjut Velix, juga menyentuh akses jalan di kawasan-kawasan strategis. Di antaranya jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, akses jalan lingkar kawasan Batu Licin, akses pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda dan penanganan Lintas Tengah dan Lintas Selatan Kalimantan
 

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/07/24/nrzbqq367-pembangunan-jalan-kalimantan-mengacu-konsep-lintas-paralel-perbatasan

Pemerintahan Jokowi-JK Gelontorkan Anggaran Khusus Jalan Perbatasan Rp 2,5 Triliun

Upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif mulai menampakkan wujudnya. Salah satu yang sedang bergulir adalah rencana pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini tertinggal.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Djoko Murjanto kala berbincang dengan detikFinance di ruangannya mengatakan, salah satu langkah nyata pembangunan kawasan perbatasan adalah peningkatan mutu jalan nasional yang‎ berhubungan langsung dengan negara-negara tetangga.‎

"Dalam Nawa Cita-nya Pak Jokowi itu kan ada salah satu poin yang menyebutkan pembangunan dilakukan dari kawasan pinggiran. Nah, pinggiran ini maksudnya perbatasan. ‎Misalnya di Kalimantan harus lebih baik dari Malaysia, di NTT harus lebih baik dari Timor Leste, dan Papua lebih baik dari Papua Nugini," kata dia, Rabu (7/1/2015).

Nantinya, sambung dia, peningkatan mutu bukan hanya dilakukan pada infrastruktur jalan melainkan juga pada pengembangan lingkungan hingga penyediaan perumahan.

Tidak tanggung-tangung, untuk menggarap itu semua tiga Direktorat Jenderal di Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini turun tangan.

"Jadi di kawasan perbatasan ini kan melibatkan 3 Dirjen. Ada masalah jalan di Bina Marga, ada pengembangan kawasan di Dirjen Cipta Karya dan perumahan di Dirjen Penyediaan Perumahan," jelasnya.

Sayang, ia tak merinci berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan tersebut. Hanya saja ia menyebut, khusus untuk peningkatan mutu jalan di perbatasan, Pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp 2,5 triliun
"Itu sudah termasuk yang perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT. Rp 2,5 sudah mencakup 3 itu di tahun 2015," papar dia.‎

Pembangunan kawasan perbatasan, kata dia, menjadi penting lantara‎ selama ini minimnya infrastruktur yang ada membuat penduduk Indonesia di perbatasan sering merasa rendah diri.

Pasalnya, bila melihat infrastruktur jalan saja, terlihat sangat jomplang. Misalnya, sebut dia, seperti di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia ya terlihat jelas ketimpangan infrastruktur jalannya. Dari arah Indonesia hanya tersedia satu ruas jalan yang terdiri dari 2 lajur, sementara dari arah Malaysia ada 4 lajur jalan beraspal.‎

"Kalau lebih bagus, image dari masyarakat kita sendiri. Tidak merasa negaranya miskin. Itu pertama. Kemudian juga untuk peningkatan ekonomi sendiri. Jadi nanti proses migrasi, perdagangan itu kita jadi seimbang," pungkas dia.

Berkat sejumlah langkah penghematan, Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi berhasil menggalang anggaran yang cukup besar dan dapat dimasukkan sebagai tambahan dana pembangunan di sektor infrastruktur.

Kementerian PUPR sendiri kebagian Rp 33 triliun tambahan anggaran di tahun 2015 yang dialokasikan untuk sejumlah proyek infrastruktur prioritas seperti bendungan, jalan dan kawasan serta perumahan.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/01/07/071434/2795894/4/jokowi-gelontorkan-anggaran-khusus-jalan-perbatasan-rp-25-triliun

Jalan Perbatasan Kalimantan-Malaysia Mulai Digarap Paling Lambat April 2015

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menggenjot pembangunan kawasan perbatasan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas jalan di wilayah Kalimantan bagian utara yang berbatasan dengan Malaysia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Djoko Murjanto mengatakan, pengerjaan fisik akan mulai dilakukan selambat-lambatnya April 2015.
‎
"Kita kerja cepat. Mudah-mudahan Maret atau April sudah bisa pekerjaan fisik," ujar Djoko kala berbincang dengan detikFinance di kantornya, Rabu (7/1/2015).‎

Ia menjelaskan, pengerjaan fisik yang dilakukan pada April 2015 adalah pembersihan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan jalan. Pembersihan yang dilakukan adalah penebangan pohon hingga pengurukan lahan sehingga cukup rata untuk dijadikan jalan.

Saat ini proses yang sedang berjalan adalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Djoko mengatakan, dalam waktu dekat akan mulai dilakukan lelang kontraktor yang akan menggarap proyek ini.

"Kemarin saya expose ke Pak Menteri, lalu expose lagi nanti ke Pak Gubernur Kalimantan Barat. Kemudian kita langsung mulai lelang," sebut dia.

Khusus untuk kawasan perbatasan di Kalimantan, lanjut Djoko, tersedia dana peningkatan mutu jalan sebesar Rp 1 triliun pada tahun ini.

"Secara nasional kita punya Rp 2,5 triliun untuk Kalimantan, Papua dan NTT. Untuk Kalimantan Rp 1 triliun," sebutnya.

Adapun titik lokasi yang akan dikerjakan diantaranya, Aruk, Entikong, Jasa, dan Long Bawang dengan total panjang jalan mencapai 32 km. Lokasi-lokasi tersebut akan dibagi dalam beberapa ruas.

"Pertama, ada Balai Karang-Entikong sekitar 20 km. Lalu Aruk dan Jasa, kemudian juga ada daerah namanya Long Bawang. Itu kalau ditotal sekitar 32 km," papar dia.

Saat ini, sebenarnya sudah tersedia jalan nasional yang berhubungan langsung dengan Malaysia, hanya saja kualitasnya kurang mumpuni. Bila di arah Malaysia tersedia jalan beraspal 4 ruas, di Kalimantan hanya tersedia jalan 2 ruas.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/01/07/092643/2795985/4/jalan-perbatasan-kalimantan-malaysia-mulai-digarap-paling-lambat-april-2015

Menteri PU PERA Basuki Hadimuljono Tinjau Langsung Entikong

Infrastruktur perbatasan Entikong-Malaysia (Kuching) yang selama ini belum mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Pusat, mulai 2015 di ‘make up’, supaya benar-benar menjadi beranda sebuah negara yang berdaulat.
 
“Akan segera dibenahi serta dibangun secara representatif, karena ini merupakan beranda depan wajah negara, jadi kalau wajah saja penampilannya kurang bagus maka kedalamnya akan memberikan kesan yang buruk, oleh sebab itu perbatasan entikong yang selama ini sangat kumuh dan kurang tertata dengan rapi, mulai tahun ini akan segera diubah menjadi lebih baik,“ tegas Gubernur Kalbar Drs.Cornelis,MH  disela-sela kunjungan kerjanya di daerah Perbatasan sekaligus mendapingi Kunjungan Kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono di Entikong, Kamis (15/1).

Kata Cornelis, selama ini perbatasan sering dikunjungi ‘Pejabat Pusat’, tapi belum membuahkan hasil yang maksimal, sekarang  sejak ditinjau oleh Rombongan MPR RI beberapa waktu lalu, berlanjut dengan Rombongan Menteri PU hari ini menunjukan  komitmen  Pemerintah Pusat dalam melihat aspirasi masyarakat Kalbar khsusunya daerah perbatasan, kebaikan dari Pemerintah Pusat dalam memberikan porsi pembangunan  kepada Kalbar, perlu diberi apresiasi serta dukungan, sekarang tinggal masyarakat perbatasan Entikong harus siap untuk memberi dorongan serta mengamankan proses pembangunan tersebut, “Masyarakat jangan macam-macam, jangan ada lagi timbul calo-calo” yang akan menghambat, kalau  ini terjadi, Pemerintah Pusat bisa saja mengalihkan pembangunan tersebut didaerah lain, “ungkap Cornelis.

Pemerintah Provinsi sangat berkomitmen serta mendorong proses pembanguan daerah perbatasan, karena selama ini memang ada sebagian  wilayah perbatasan belum tersentuh dengan pembangunan, maka secara bertahap tetap kita lakukan, karena kewenangan ini berada dipemerintah Pusat, “ jelasnya.

Rombongan Menteri PU yang didampingi Gubernur Cornelis, Pangdam XII Tanjungpura, Wakapolda Kalbar serta beberapa Dirjen Departemen PU, serta Kepala Dinas PU Kalbar dengan menggunakan Helikopter meninjau Perbatasan Entikong, hingga masuk di wilayah Malaysia (Kuching) melihat pelabuhan darat (SM INLAND PORT), selanjutnya rombongan melihat pembangunan infrastruktur jalan Aruk-Sajingan dari atas Heli dilanjutkan meninjau pembangunan Jembatan Tayan di Kabupaten Sanggau.

Menteri PU Basuki Hadimuljono mengatakan, setelah melihat infrastruktur jalan di wilayah Malaysia pada prisnsipnya kwalitas jalan sama saja, cuma perbedaan dalam pengawasannya, tapi pada tahun ini pihaknya akan memberikan anggaran kelanjutan untuk membangun perbatasan di Entikong, hingga ke Aruk Sajingan. Mengenai pembangunan Jembatan Tayan, akan segera diteruskan, oleh sebab itu pihaknya meminta kepada kontraktor untuk melaporkan serta memberi masukan kepada kementerian PU Perumahan Rakyat mengenai progresnya.
sumber : http://beritakalimantan.co/perbatasan-di-kalbar-akan-di-make-up/

Menteri PUPR Tinjau Kawasan Perbatasan Kalbar

Menggunakan helikopter, hari ini (15/1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR bersama dengan Gubernur Kalbar Cornellis, Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto, Dirjen Cipta Karya Imam S.Ernawi dan Kepala Puskom Kementerian PU Djoko Mursito, Direktur Pengembangan Permukiman Hadi Sucahyono dan para pejabat Kementerian PUPR mengunjungi pos perbatasan di Entikong.
"Jadi di pintu-pintu perbatasan nanti, Ditjen Cipta Karya dan Perumahan bersama dengan Ditjen Bina Marga bersama sama akan prioritaskan di kawasan perbatasan, bukan berarti tempat lain tidak dikerjakan tapi on top," tutur Basuki.
Menteri PUPR Mengatakan bahwa dari anggaran 2015 untuk jalan di kawasan perbatasan yang berjumlah Rp 2 triliun, sejumlah Rp 1,1 triliun untuk kawasan perbatasan di Kalimantan.

Basuki mengungkapkan di kawasan perbatasan akan dilakukan pengembangan kawasan perbatasan yaitu menambah lajur jalan dari hanya 2 lajur menjadi 4 lajur.

Sedangkan untuk pengembangan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya Basuki mengungkapkan telah menganggarkan Rp 305 miliar dari keseluruhan anggaran 9 kawasan perbatasan seluruh Indonesia yang berjumlah total Rp 700 miliar.

"Kegiatan tersebut akan dimulai tahun ini diharapkan semua selesai 3 tahun lagi,"tutur Menteri PUPR.
Dari Entikong, Menteri PUPR bersama rombongan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter ke Aruk dan meninjau progres pembangunan jembatan Tayan. (nrm)
sumber : http://www.pu.go.id/berita/9923/Menteri-PUPR-Tinjau-Kawasan-Perbatasan-Kalbar

Menteri Basuki Panggil Gubernur Kalbar Bahas Infrastruktur Perbatasan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 16.30 ini membahas teknis pengembangan kawasan perbatasan terutama yang terletak di Pulau Kalimantan.

"Tadi saya lapor beliau, kalau Kementerian PUPR akan mempercepat pembangunan dan peningkatan mutu infrastruktur di kawasan perbatasan. Termasuk di wilayahnya beliau di Kalimantan Barat," ujar Basuki di Kantornya, Rabu (7/1/2015).

Upaya ini, merupakan bukti keseriusan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dalam menggarap kawasan perbatasan yang selama ini terbengkalai.

Dalam pertemuan tersebut, Basuki didamping Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Djoko Murjanto, Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PUPR Mudjiadi dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.

Setelah pertemuan ini, lanjut Basuki, langkah selanjutnya adalah melakukan lelang kontraktor untuk mengerjakan konstruksi jalan perbatasan ini. Dan kemudian melakukan pengerjaan fisik di sekitar bulan Maret atau April 2015.

Dalam pembahasan ini, selain penyediaan jalan, akan dilakukan pembangunan kawasan dan pusat pemukiman juga.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,7 triliun dalam APBN 2015 untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Termasuk rencana pembangunan jalan nasional sekelas jalan tol di perbatasan Kalimantan-Malaysia sepanjang 34 Km.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat alokasi tambahan sebesar Rp 33 triliun sehingga total anggaran kementerian PUPR mencapai Rp 100 triliun lebih. Basuki berencana membangun kawasan modern yang dilengkapi dengan infrastruktur penunjang dengan kualitas terbaik yang pernah ada.

Sebagai tahap awal, akan ada pembangunan 4 kawasan‎ perbatasan antara lain di Aruk, Entikong, dan Nanga Badau di Kalimantan Barat dan Long Bawang di Kalimantan Timur.

sumber  : http://finance.detik.com/read/2015/01/07/172111/2796768/4/menteri-basuki-panggil-gubernur-kalbar-bahas-infrastruktur-perbatasan

PERBATASAN AKAN DI ‘MAKE UP’ MENTERI PU PERA BASUKI HADIMULJONO TINJAU LANGSUNG ENTIKONG

Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau-Negara Malaysia (Kuching) yang selama ini belum mendapatkan perhatian secara serius dari Pemerintah Pusat, mulai Tahun 2015 ini, diwacanakan akan segera di make up secara total oleh pemerintah pusat, dengan harapan supaya benar-benar menjadi beranda depan sebuah Negara yang berdaulat.
“Akan segera dibenahi serta dibangun secara representatif, karena ini merupakan beranda depan wajah negara, jadi kalau wajah saja penampilannya kurang bagus maka kedalamnya akan memberikan kesan yang buruk, oleh sebab itu perbatasan Entikong yang selama ini sangat kumuh dan kurang tertata dengan rapi, mulai tahun ini akan segera diubah menjadi lebih baik, “tegas Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH  disela-sela kunjungan kerjanya di daerah Perbatasan sekaligus mendapingi Kunjungan Kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono di Entikong, Kamis ( 15/1/2015).
Dikatakan Cornelis, selama ini perbatasan sering dikunjungi ‘Pejabat Pusat’, tapi belum membuahkan hasil yang maksimal, sekarang  sejak ditinjau oleh Rombongan MPR RI beberapa waktu lalu, berlanjut dengan Rombongan Menteri PU, ini menunjukan  komitmen  Pemerintah Pusat dalam melihat aspirasi masyarakat perbatasan Provinsi Kalbar khususunya daerah perbatasan, kebaikan dari Pemerintah Pusat dalam memberikan porsi pembangunan  kepada Kalbar, perlu diberikan apresiasi serta dukungan, sekarang tinggal masyarakat perbatasan Entikong harus siap untuk memberi  dorongan serta mengamankan  proses pembangunan tersebut, “Masyarakat jangan macam-macam, jangan ada lagi timbul calo-calo” yang akan menghambat, kalau  ini terjadi, Pemerintah Pusat bisa saja mengalihkan pembangunan tersebut didaerah lain, “pinta Cornelis.
Pemerintah Provinsi Kalbar sangat berkomitmen serta mendorong proses pembangunan daerah perbatasan, karena selama ini memang ada sebagian  wilayah perbatasan belum tersentuh dengan pembangunan, maka secara bertahap tetap kita lakukan, karena kewenangan ini berada dipemerintah Pusat, “ jelasnya.
Rombongan Menteri PU yang didampingi Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH, Pangdam XII Tanjungpura, Kapolda dan Waka Polda Kalbar serta beberapa Dirjen Departemen PU, serta juga Kepala Dinas PU Kalbar dengan menggunakan Helikopter meninjau Perbatasan Entikong, hingga masuk di wilayah Malaysia (Kuching) melihat pelabuhan darat ( SM INLAND PORT), selanjutnya rombongan melihat pembangunan jalan Aruk-Sajingan dari atas udara mengunakan Helikopter dilanjutkan meninjau pembangunan Jembatan Tayan Kabupaten Sanggau.
Menteri PU Basuki Hadimuljono mengatakan, setelah melihat pembangunan jalan wilayah Negara Malaysia mengatakan pada prinsipnya kualitas jalan Indonesia dan Negara Malaysia sama saja, Cuman perbedaannya Indonesia lemah dalam pengawasannya, tapi pada tahun ini pihaknya akan memberikan pengawasan yang ketat serta memberikan anggaran kelanjutan untuk membangun wilayah perbatasan Entikong, hingga perbatasan Aruk Kecamatan Sajingan besar Kabupaten Sambas.
“Kita harapkan seluruh aparatur pemerintah daerah, terutama aparatur Dinas Pekerjaan Umum. Agar berhati-hati dalam bekerja, sedemikian teliti dalam mengelola anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Sehingga memberikan dampak dan dapat dirasakan oleh khalayak masyarakat banyak didaerah tersebut”, tegas Hadimuljono.
Mengenai Jembatan Tayan, akan segera diteruskan, oleh sebab itu pihaknya meminta kepada kontraktor untuk melaporkan serta memberi masukan kepada kementerian PU Perumahan Rakyat mengenai setiap progresnya.
sumber : http://pu.kalbarprov.go.id/detailpost/perbatasan-akan-di-make-up-menteri-pu-pera-basuki-hadimuljono-tinjau-langsung-entikong

Menteri PU-Pera - Mendagri Bahas Infrastruktur Perbatasan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menerima kedatangan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantornya hari ini (18/11). Pertemuan tersebuut diantaranya membicarakan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dan pembangunan rumah murah untuk PNS.
“Kami membahas mengenai daerah perbatasan di seluruh Indonesia yang menyangkut infrastruktur pengairan, perumahan dan jalan, kan kuncinya ada di Kementerian PU-Pera, kemarin terkait dengan Kementerian Kehutanan sudah,”tutur Mendagri.
Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam pertemuan hari ini terdapat kesepakatan bersama Menteri PU-Pera yang akan membuat planning jangka pendek, menengah dan panjang.Diharapkan  dalam 5 tahun ini sudah selesai berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seluruh pembangunan perbatasan ini.
“Kami berdua sepakat terus berkomunikasi untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan khususnya beberapa kab/kota yang di wilayah-wilayah Papua, NTTdan Kalimantan,” tambah Tjahjo.
Selanjutnya, yang dibahas adalah mengenai pembangunan rumah murah untuk PNS. Tjahjo mengungkapkan bahwa pemerintah juga ingin memberikan kesejahteraan pada PNS, dengan cara membangun rumah murah.
“Pak Menteri (Basuki) juga kan membidangi masalah perumahan, sudah ada MoU nya akan di follow up bagaimana posisi perumnas dan penganggaran sehingga PNS bisa mempunyai rumah dengan cicilan yang sangat-sangat murah dengan subsidi yang ada, ini pertemuan awal yang akan ditindaklanjuti eselon I,”tambah Tjahjo.
Sementara itu Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengungkapkan untuk jalan parallel di Kalimantan dari Kalimantan Barat-Kalimantan Utara- Kalimantan Timur sepanjang 1700 km sudah dimulai sejak tahun lalu dan akan dipercepat oleh Kementerian PU-Pera.
“Sedangkan untuk 7 pos terpadu di perbatasan yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya yang lokasi nya tersebar, akan diselesaikan di tahun 2015 ini, termasuk untuk air bersihnya dan permukiman akan dimulai dan diselesaikan di 2015,”tambah Basuki.
Basuki mengungkapkan untuk 2015 target pembangunan rumah di perbatasan yang tersebar di 187 kecamatan di kawasan perbatasan di Aceh, Kalimantan, Papua dan NTT adalah sebanyak 1000 unit rumah, sedangkan di tahun 2015 sebanyak 2500 unit rumah.
“Kalau jalan di perbatasan itu setiap tahunnya kita anggarkan Rp 7 triliun setiap tahunnya,” tambah Basuki.
sumber : http://pu.go.id/berita/9817/Menteri-PU-Pera---Mendagri-Bahas-Infrastruktur-Perbatasan-dan-Rumah-Murah-PNS

Dana Kurang, Pembangunan Jalan Perbatasan Malaysia Molor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) menargetkan jalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan akan rampung pada 2018. Anggaran bagi pembuatan jalan ini pada RAPBN-P dirasa kurang sehingga membuat proyek tersebut tak bisa rampung pada tahun ini.

"Sekarang jarak antara Sambas di Kalimantan Barat dengan Nunukan di Kalimantan Utara adalah 2000-an kilometer. 1.300 kilometer dari total jarak antara kedua wilayah tersebut masih berupa lahan, semoga tiga tahun lagi akan rampung jalan sejajar perbatasan Sambas - Nunukan ini," ujar Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono kepada CNN Indonesia selepas menghadiri Rapat Badan Anggaran DPR, Rabu malam (21/1).

Pilihan Redaksi

Dia menambahkan bahwa pada tahun ini pihaknya hanya akan melakukan pembukaan lahan bagi pembangunan jalan sepanjang 1.300 kilometer tersebut. Pembukaan lahan itu nantinya akan dibantu oleh personil TNI sekaligus juga untuk membuat badan jalannya.

"Namun anggaran yang kami terima untuk pembuatan jalan perbatasan ini masih kurang. Untuk jalan perbatasan sejajar saja di Kalimantan kita hanya menganggarkan Rp 1,2 triliun dan itu baru bisa kita laksanakan di Entikong dan Nanga Badau. Sehingga penyelesaiannya tak mungkin rampung dalam waktu satu tahun" tambah Basuki.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Kemen PU-PR menganggarkan pengeluaran sebesar Rp 118,3 triliun pada RAPBN-P 2015. Angka tersebut merupakan penjumlahan dari angka pagu sebesar Rp 85 triliun dan tambahan sebesar Rp 33,31 triliun dari hasil realokasi subsidi BBM.

Dari angka Rp 118,3 triliun tersebut, tahun ini Kemen PU-PR menganggarkan Rp 2,7 triliun atau 2,28 persen dari total anggaran bagi pengembangan daerah perbatasan. Dari angka tersebut, rencananya Rp 2 triliun akan digunakan untuk membangun jalan perbatasan dan sisanya akan digunakan untuk pengembangan kawasan-kawasan perbatasan.

"Untuk infrastruktur perbatasan, tahun ini kita hanya fokus di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kalimantan sendiri untuk bangun jalan butuh Rp 1,2 triliun sisanya untuk NTT dan Papua. Sedangkan untuk pengembangan daerah perbatasan, Rp 500 miliar dianggarkan untuk Entikong dan Nanga Badau sisanya untuk wilayah lainnya" tegas Basuki.
sumber : http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150122080638-92-26428/dana-kurang-pembangunan-jalan-perbatasan-malaysia-molor/

Rincian Jalan Perbatasan RI-Malaysia yang Akan Digarap Jokowi

Pembangunan kawasan perbatasan akan digenjot oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui ‎Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)‎. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan untuk mencapai sasaran "Harus Lebih Baik dari Negara Tetangga".

Fokus pembangunan perbatasan yang dikerjakan di antaranya akan dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan dalam perencanaan yang tengah dimatangkan timnya, ‎pembangunan jalan akan dibagi menjadi dua kelompok besar yakni ‎jalan utama penghubung perbatasan dan jalan arteri yang membentang di sepanjang garis perbatasan, Indonesia-Malaysia.

"Untuk yang akses perbatasan, ada 3 yang utama. Pertama Sajingan-Aruk, Balai Karangan-Entikong dan Nanga Badau- Batas Serawak. Semua kalau ditotal ada sepanjang 34 km," ujar Basuki saat ditemu detikFinance di ruangannya akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, ketiga ruas ini telah ada sebelumnya dan telah beraspal. Sayangnya, jalan yang tersedia baru terdiri dari 2 ruas, lebih sempit dari yang ada di Malaysia yang terdiri dari 4 ruas jalan beraspal.

Ia merinci, untuk ‎ruas Sajingan-Aruk sepanjang 11,6 km, Balai Karangan-Entikong sepanjang 19,2 km dan Nanga Badu-Batas Serawak sepanjang 3,8 km, akan dilakukan pelebaran jalan yang memiliki kriteria standar jalan besar 2-7-2. "Akan dilakukan pengaspalan, menjadi lebih lebar," tegas dia.‎

Selain itu, akan dibangun juga akses perbatasan dengan ruas Malinau-Long Midang sepanjang 192 km yang saat ini belum tersambung. Untuk ruas ini, target awal akan dibangun jalan beraspal sepanjang 2 km dan 11 km tambahan yang saat ini masih terkendala lantaran melintasi hutan lindung.
Pembangunan, kata Basuki, tak hanya fokus pada jalan akses saja, tetapi juga jalan arteri yang membentang di sepanjang batas negara Indonesia-Malaysia. "Ada pembangunan akses, kita juga bangun arterinya yang sepanjang garis perbatasan," terang basuki.

Untuk jalan arteri, ruas jalan yang akan dibangun di antaranya Temanjuk-Entikong sepanjang 252,83 km. Saat ini sudah tersambung 102 km dengan panjang ruas yang beraspal baru sepanjang 12 km. Target pembangunan tambahan adalah 94 km dan mengaspal 20 km.‎

Kemudian adalah Entikong-Naga Badau sepanjang 242,8 km. Saat ini telah tersambung jalan sepanjang 41 km tanpa aspal sama sekali dan terputus 201 km. Target pembangunan 68 km dan mengaspal 18 km.

Berikutnya adalah Nanga Badau-Batas Kalimantan Timur/Barat sepanjang 275,76 km. Saat ini baru tersambung 203 km dengan 166 km-nya beraspal dan 72 km belum tersambung. Target pembangunan adalah pelebaran jalan yang sudah ada.‎

Saat ini, pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait termasuk bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat pekan lalu.
sumber : http://bppd.kaltimprov.go.id/berita-280-rincian-jalan-perbatasan-rimalaysia-yang-akan-digarap-jokowi.html

Kunjungi Entikong, Jokowi Janji Perbaiki Kawasan Perbatasan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan merehab Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar). Menurut Jokowi, kondisi pos di perbatasan ini tidak mengenakkan. Hal itu diungkapkan Jokowi saat meninjau PPLB Entikong yang merupakan pintu perbatasan darat pertama Indonesia, Rabu (21/1/2015).

Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto tampak kecewa melihat kondisi pos perbatasan tersebut.

“Saya dapat informasi tadi, memang sudah lebih dari 25 tahun enggak di apa-apain, bila dibandingkan dengan negara tetangga memang sangat jauh ketinggalan, “ kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, jika dilihat dari sisi pelayanan dan fisik gedung, kondisi PPLB Entikong sangat jauh dibandingkan negara tetangga. Pada tahun ini, kata Jokowi, pemerintah akan mulai membangun kawasan perbatasan Entikong dan wilayah perbatasan lain di Indonesia.

“Khusus PPLB Entikong, pembangunannya akan dimulai Maret mendatang,” kata Jokowi.

Pada Desember mendatang, lanjut Jokowi, ia akan kembali mengunjungi PPLB entikong untuk melihat perkembangan pembangunan yang sudah berjalan.

Dalam kunjungannya ini, Presiden juga berdialog dengan masyarakat setempat. Salah satu yang dikeluhkan masyarakat adalah kondisi jalan darat dari Entikong-Pontianak yang mengalami rusak berat. 

Proyek jalan Trans Kalimantan

Selain ke Entikong, Presiden Jokowi dan rombongan juga mengunjungi proyek pembangunan jalan akses dan Jembatan Tayan yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Jembatan Tayan menghubungkan Pulau Tayan dengan daerah Kecamatan Tayan dan Bisak. Sementara, sasaran akhir proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalbar pada tahun anggaran 2015 adalah selesainya jalan akses Sajingan–Aruk (11,6km), Balai Karangan– ntikong (19,2 km), dan Nanga Badau–Batas Serawak (3,8) km. Semua proyek ini merupakan akses menuju perbatasan Kalimantan Barat.

Presiden Jokowi meminta agar proyek ini dikawal dan diselesaikan tepat waktu.

“Ini wilayah perbatasan akan dijadikan etalase Indonesia,” ujarnya
sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/22/06194571/Kunjungi.Entikong.Jokowi.Janji.Perbaiki.Kawasan.Perbatasan