Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 16.30 ini membahas teknis pengembangan kawasan perbatasan terutama yang terletak di Pulau Kalimantan.
"Tadi saya lapor beliau, kalau Kementerian PUPR akan mempercepat pembangunan dan peningkatan mutu infrastruktur di kawasan perbatasan. Termasuk di wilayahnya beliau di Kalimantan Barat," ujar Basuki di Kantornya, Rabu (7/1/2015).
Upaya ini, merupakan bukti keseriusan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dalam menggarap kawasan perbatasan yang selama ini terbengkalai.
Dalam pertemuan tersebut, Basuki didamping Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Djoko Murjanto, Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PUPR Mudjiadi dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.
Setelah pertemuan ini, lanjut Basuki, langkah selanjutnya adalah melakukan lelang kontraktor untuk mengerjakan konstruksi jalan perbatasan ini. Dan kemudian melakukan pengerjaan fisik di sekitar bulan Maret atau April 2015.
Dalam pembahasan ini, selain penyediaan jalan, akan dilakukan pembangunan kawasan dan pusat pemukiman juga.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,7 triliun dalam APBN 2015 untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Termasuk rencana pembangunan jalan nasional sekelas jalan tol di perbatasan Kalimantan-Malaysia sepanjang 34 Km.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat alokasi tambahan sebesar Rp 33 triliun sehingga total anggaran kementerian PUPR mencapai Rp 100 triliun lebih. Basuki berencana membangun kawasan modern yang dilengkapi dengan infrastruktur penunjang dengan kualitas terbaik yang pernah ada.
Sebagai tahap awal, akan ada pembangunan 4 kawasan perbatasan antara lain di Aruk, Entikong, dan Nanga Badau di Kalimantan Barat dan Long Bawang di Kalimantan Timur.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/01/07/172111/2796768/4/menteri-basuki-panggil-gubernur-kalbar-bahas-infrastruktur-perbatasan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar